Diduga Korupsi Dana Bagi Hasil Retribusi, Bendahara Pengeluaran di BKAD Toraja Utara Resmi Ditahan Kejaksaan

TORAJA ITARA - Diduga korupsi Dana Bagi Hasil Retribusi (BHR) Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2023, Bendahara Pengeluaran di Badan Keuangan dan Asset Daerah Pemkab Toraja Utara berinisial HTA, resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2b Makale setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, Kamis (29/8/2024)..

Penahanan tersebut mulai terhitung hari ini tanggal 28 Agustus sampai 16 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao: PRINT-45/P.4.26.8/Fd.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

Baca juga: Advokasi Hak Dosen, DIKTI Perlu Bentuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Dosen dengan Perguruan Tinggi

Berdasarkan press release Cabang Kejaksaan Tana Toraja di Rantepao, Alexander Tanak selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, pada hari Rabu 28 agustus 2024, bahwa HTA selaku ASN yang sebelumnya sebagai saksi pada kasus tersebut ditetapkan jadi tersangka setelah pihak penyidik kejaksaan mengantongi 2 alat bukti.

Alexander Tanak, juga menjelaskan jika HTA jadi tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar RP. 750.250.275, - (Tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), berdasarkan hasil audit.

Baca juga: Dahlan Pido: Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan TAP MPR  RI No. VI/MPR/2001

Sementara cara melakukan tindak pidana korupsi tersebut kata Alexander, HTA diduga telah memalsukan beberapa tandatangan Pejabat yang seharusnya berwenang bertandatangan terhadap 17 Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang diterbitkan sepanjang tahun 2023.

"Selain itu Tersangka HTA juga telah melakukan beberapa pencairan fiktif dengan cara mencairkan kembali dana BHR Lembang atau Kelurahan, Biaya Pengawasan, dan Insentif OPD yang membidangi pendapatan daerah yang sebelumnya sudah pernah dicairkan oleh yang bersangkutan, " terang Alexander Tanak melalui konferensi persnya.

Baca juga: Hasil Pengembangan Penyidikan, Gakkum KLHK Kembali Tahan Pemodal Perusakan HPT di Sulbar

Dari semua pencairan itu, HTA diduga melakukan transfer dana ke rekening pribadinya yang selanjutnya ditarik tunai untuk digunakan pada judi online.

Adapun Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka HTA berdasarkan press release, yaitu Pasal 3 junto Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Permen KOPUKM No. 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi Mewajibkan Koperasi di Audit Akuntan Publik

Kemudian Pasal 8 junto Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Pasal 9 junto Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terrkait apakah ada kemungkinan keterlibatan pejabat lain, saat dikonfirmasi lanjut kepada Plt. Kepala Subseksi Intelijen, Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Tana Toraja, Didi Kurniawan, mengatakan jika akan dikembangkan.

Baca juga: Tiga Pelaku PETI di TN Lore Lindu Diamankan Pihak Gakkum LHK Sulawesi

(Widian)